Mahasiswa dan rakyat turun
aksi atas rasa ketidakadilan Negara ini dalam mengawal Keputusan Mahkamah
Konstitusi (MK) memutuskan batas umur pencalonan gubernur, matinya nilai
demokrasi, tuntutan revolusi dan reformasi jilid II (dua). Aksi unjuk rasa
keadilan tersebut dilakukan oleh dari berbagai Univeristas dan anak bangsa
yakni ; Universitas Indonesia (UI), Universitas Gajah Mada (UGM), Uversitas
Hasanuddin (UNHAS) Makassar, anak bangsa dari Sekolah Teknik Mesin (STM) juga
ambil bagian dari perjalanan demokrasi Negara ini (merdeka.com, tirta.com)
Negara ini jangan dianggap
baik-baik saja karena Negara ini dalam kasus besar yakni terlilit utang
triliunan dari Negara China berupa investasi dan sejenisnya.
Selama 10 (sepuluh) tahun
atau dengan kata lain 2 (dua) periode tidak membawa Negara ini dalam keadaan
baik namun justeru menganggap Negara ini sebagai bahan lelucon oleh beberapa
oknum.
Bayangkan saja, Ibu Kota Negara
yakni Jakarta sejak dari dulu namun oleh Presiden Jokowi memindahkan Ibu Kota
Negara (IKN) di Kalimantan Timur (Kaltim) dengan tanpa merencanakan proses
jangka panjang alias tiba masa tiba akal. Pada periode kedua, terjadilah proses
pemindahan IKN dengan dalil aqli (akal) nya presiden dengan mengalihkan
Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang sangat fantastik nilainya.
IKN sama halnya mendirikan
Ibu Kota Negara diatas Negara dengan cara diktator dan otoriter Presiden
Republik Indonesia (RI). Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Republik
Indonesia (RI) tak satupun yang membantah tentang kejadian pembangunan IKN
Kaltim. Jadi wajar saja Darurat Demokrasi di Negara ini telah terjadi saat
kepemimpinan Presiden RI, Jokowi. Belum lagi Pegawai Negeri Sipil (PNS)
dipotong gajinya kurang lebih 2 hingga 2,5 persen/PNS di seluruh Indonesia
dengan dalil untuk Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).
Bisa diprediksi dan
dibayangkan bahwa Presiden RI perlahan demi perlahan mencekik warganya sendiri
dan memaksakan untuk mengeluarkan gaji PNS demi kepetingan niatnya untuk
membangun Tapera di IKN Kaltim. Ini ide siapa dan niat siapa sebenarnya selain
Presiden?. Bisa diduga ada oknum dan kelompok yang dengan sengaja memanfaatkan
Presiden RI yang tidak tahu apa-apa sebab ilmunya terbatas sehingga mudah
dibodohi asalkan bisa menguntungkan pribadinya dan keluarganya. Jadi wajar saja
Roky Gerung mengatakan bahwa ada oknum manusia dungu di negara ini.
Jika hanya satu orang dan kroninya ini yang mau menguasai Negara ini maka reformasi jilid II menjadi solusi bagi warga Negara ini dan adili Presiden yang sudah membuat keonaran dan kegaduhan selama menjadi Presiden RI. Negara ini adalah milik rakyat Indonesia seutuhnya hanya saja dipimpin oleh Presiden melalui pemilihan secara langsung. Presiden RI Soeharto saja bisa dilakukan reformasi akibat lamanya menjabat namun tidak ada keadaan darurat seperti dalam keadan Periden RI, Jokowi. Pertanyaanya adalah, kalau siap dikuasai oleh penjajah merajalela di Negaramu atau lakukan demi anak bangsa kedepanya?. Pilihan ada ditangan Rakyat dan Mahasiswa. (***)
Pimpinan Umum ; Media Nuansa Group
COMMENTS